KontraS Sumut Nilai Peristiwa di Deli Serdang Tambah Catatan Arogansi TNI

Medan – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) menyoroti insiden yang melibatkan aparat TNI di Deli Serdang. Menurut mereka, peristiwa tersebut menambah daftar panjang kasus dugaan arogansi aparat di Sumatera Utara. KontraS menilai tindakan itu harus diusut secara transparan agar tidak mencederai kepercayaan publik terhadap institusi militer.

Kronologi Peristiwa di Deli Serdang

Insiden terjadi saat sekelompok warga terlibat perselisihan dengan anggota TNI di sebuah kawasan perkampungan. Ketegangan memuncak ketika aparat diduga menggunakan kekerasan fisik untuk membubarkan massa. Beberapa warga melaporkan mengalami luka-luka dan kerugian materi akibat bentrokan tersebut.

Keterangan saksi mata menyebutkan:

• Warga awalnya hanya memprotes aktivitas di lahan yang diklaim milik masyarakat.

• Situasi memanas karena komunikasi yang tidak efektif.

• Aparat kemudian menurunkan pasukan tambahan yang justru memperkeruh suasana.

Hingga kini, aparat belum memberikan keterangan resmi detail terkait jumlah korban dan kerugian.

KontraS Sumut: Ini Bukan Kasus Pertama

Koordinator KontraS Sumut menyatakan bahwa peristiwa di Deli Serdang hanyalah satu dari banyak kasus serupa di wilayah Sumatera Utara.

“Setiap tahun kami menerima laporan warga yang merasa mendapat perlakuan berlebihan dari oknum aparat. Peristiwa di Deli Serdang ini memperpanjang catatan dugaan arogansi TNI,” ujar koordinator KontraS Sumut.

KontraS juga menyoroti minimnya mekanisme akuntabilitas yang jelas. Proses investigasi internal sering tidak dipublikasikan, sehingga masyarakat sulit mengetahui apakah pelaku benar-benar mendapat sanksi.

Reaksi Publik dan Pemerintah Daerah

Peristiwa ini memicu gelombang protes dari masyarakat sipil. Beberapa organisasi mahasiswa dan LSM turun ke jalan menuntut keadilan. Mereka meminta:

1. Investigasi independen melibatkan pihak sipil.

2. Perlindungan bagi korban agar berani melapor tanpa rasa takut.

3. Sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar prosedur.

Bupati Deli Serdang juga mendesak agar kasus ini diselesaikan dengan cara damai dan transparan. Pemerintah daerah berjanji memfasilitasi dialog antara warga dan pihak TNI.

Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Insiden seperti ini berpotensi merusak citra TNI di mata masyarakat. Jika tidak ditangani secara terbuka, dikhawatirkan akan memicu ketegangan baru.

• Kepercayaan publik menurun jika kasus dibiarkan berlarut-larut.

• Trauma sosial dapat muncul karena warga merasa tidak aman.

• Relasi sipil-militer menjadi renggang, padahal kerja sama keduanya penting untuk keamanan daerah.

Ajakan Reformasi Sektor Keamanan

KontraS menegaskan perlunya reformasi sektor keamanan. Mereka mendorong:

• Peningkatan pendidikan HAM bagi prajurit.

• Mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan Komnas HAM dan masyarakat sipil.

• SOP penanganan konflik yang lebih mengedepankan dialog dibanding kekerasan.

Langkah-langkah ini diharapkan bisa mencegah peristiwa serupa terulang dan memulihkan hubungan antara aparat dan masyarakat.

Kesimpulan

Peristiwa di Deli Serdang menjadi alarm penting bagi pemerintah dan TNI. Kasus ini bukan hanya soal bentrokan di satu lokasi, tetapi tentang pola relasi sipil-militer yang harus terus diperbaiki. KontraS Sumut mendesak agar investigasi dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Jika penyelesaian dilakukan secara tertutup, risiko ketidakpercayaan publik akan semakin besar. Sebaliknya, jika TNI mampu menunjukkan transparansi dan menindak tegas oknum yang salah, kepercayaan masyarakat akan pulih.