Menteri Pigai Dicecar Legislator, Kinerja Dipertanyakan

Jakarta – Rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pigai berlangsung panas pada Selasa (16/9). Sejumlah anggota dewan mengkritik keras kinerja kementerian yang dipimpinnya, menuding tidak ada terobosan signifikan sejak ia dilantik lebih dari 100 hari lalu. Kritik ini memunculkan perdebatan sengit dan menjadi sorotan media nasional.

Rapat Panas di Senayan

Sejak awal rapat, beberapa legislator langsung menyoroti lambannya implementasi program strategis kementerian. Mereka menilai berbagai janji yang disampaikan Pigai saat uji kelayakan belum terlihat wujudnya di lapangan.

“Menteri ini sudah lebih dari 100 hari menjabat, tetapi kita tidak melihat program nyata. Rakyat menunggu kerja, bukan sekadar wacana,” ujar salah satu anggota Komisi X dengan nada tinggi.

Pernyataan ini disambut riuh anggota dewan lainnya. Beberapa menambahkan kritik bahwa kementerian masih disibukkan oleh penyusunan aturan teknis dan rapat koordinasi, padahal masyarakat berharap solusi cepat.

Kritik Legislator: Kurang Aksi, Minim Transparansi

Legislator menilai kementerian Pigai terlalu lama berada di fase persiapan. Mereka meminta data konkret mengenai apa yang sudah dikerjakan, termasuk anggaran yang telah terserap.

“Kami ingin laporan yang jelas, terukur, dan bisa diverifikasi. Jangan sampai kementerian ini hanya sibuk rapat, tetapi rakyat tidak merasakan dampaknya,” kata legislator lain.

Sebagian anggota komisi juga mengkritik kurangnya komunikasi publik. Mereka menilai kementerian harus lebih proaktif menjelaskan program, agar masyarakat memahami arah kebijakan.

Respons Menteri Pigai

Menanggapi kritik, Pigai tetap tenang. Ia mengakui banyak program masih dalam tahap awal, tetapi memastikan kementeriannya bekerja keras menyusun fondasi yang kuat.

“Kami sedang menyiapkan peta jalan nasional untuk program ini. Jika langkah awalnya tidak kokoh, maka kebijakan akan mudah gagal di kemudian hari,” jelas Pigai.

Ia menambahkan, kementerian telah memulai beberapa pilot project di daerah dan melakukan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan keberlanjutan program. Namun ia mengingatkan bahwa masalah struktural tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Reaksi Publik

Debat di Senayan cepat viral di media sosial. Tagar #MenteriPigai dan #105HariKerja menjadi trending. Sebagian warganet mendukung kritik DPR, menuntut hasil konkret. Namun ada pula yang membela Pigai, menilai ia perlu diberi waktu untuk merampungkan program.

Pengamat politik menyebut perdebatan ini sehat bagi demokrasi. “Menteri harus siap diawasi publik. Kritik DPR adalah mekanisme check and balance,” kata seorang analis dari lembaga riset kebijakan publik.

Tantangan yang Dihadapi

Banyak analis menilai Pigai menghadapi tantangan berat:

• Birokrasi yang lamban – koordinasi antar-kementerian sering memperlambat eksekusi kebijakan.

• Anggaran terbatas – membuat prioritas program harus diseleksi dengan ketat.

• Ekspektasi publik tinggi – tekanan datang tidak hanya dari DPR, tetapi juga media dan masyarakat.

• Resistensi internal – ada pihak yang belum mendukung penuh kebijakan baru.

DPR Minta Target 100 Hari Berikutnya

Sebagai tindak lanjut, DPR meminta Pigai menyerahkan laporan kinerja yang lebih rinci dan menetapkan target capaian untuk 100 hari berikutnya. Dengan begitu, masyarakat bisa mengukur apakah kementerian benar-benar berjalan sesuai rencana.

“Kami ingin indikator keberhasilan yang jelas, sehingga pada rapat berikutnya kita bisa menilai secara objektif,” tegas Ketua Komisi.

Kesimpulan

Kasus Menteri Pigai yang dicecar DPR menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Kritik keras ini diharapkan menjadi pemicu percepatan program, bukan sekadar polemik politik.

Jika kementerian mampu membuktikan hasil kerja dalam waktu dekat, kepercayaan publik bisa kembali terjaga. Namun jika kinerja tetap stagnan, tekanan dari DPR dan masyarakat akan semakin besar, bahkan bisa berdampak pada posisi Pigai di kabinet.